BPMPP Maju Penilaian Tingkat Nasional

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wakil Provinsi Jawa Tengah yang dinominasikan untuk dinilai Tim Pusat/Nasional dalam rangka penghargaan Citra Pelayanan Prima (CPP) Tahun 2010. Hasil ini diperoleh setelah mengikuti Penilaian Kualitas Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 yang dilakukan awal bulan ini (1/4). Berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah nomor 060/06316 tanggal 6 April 2010 maka ada 12 nominator UPP yang maju ke tingkat Nasional, yaitu 3 UPP Provinsi dan 9 UPP Kabupaten/Kota termasuk BPMPP Kabupaten Banyumas.

Bupati Banyumas, Drs. H. Mardjoko, M.M. pada saat menerima tim penilai Tingkat Provinsi awal bulan ini menyatakan  kebijakan memperbaiki kinerja birokrasi pelayanan publik menuntut perubahan struktur birokrasi yang memiliki prosedur pelayanan sederhana, kewenangan mengambil diskresi yang memadai, penyelenggara pelayanan yang responsif terhadap lingkungan serta mempunyai hubungan hierarki yang memungkinkan hubungan atasan dan bawahan yang bersifat kolegial dan egaliter.

”Di Kabupaten Banyumas upaya-upaya terkait reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik salah satunya dengan menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan yakni dibentuknya lembaga Kantor Pelayanan Perijinan Dan Investasi (KPPI) yang berubah menjadi Badan Penanaman Modal (BPM) kemudian menjadi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan (BPMPP) yang bertujuan menjadikan pelayanan perijinan agar  mudah, murah, dan cepat. Saya memang menginginkan agar perijinan yang diajukan masyarakat diserahkan, diolah, dan nantinya setelah semua persyaratan lengkap, akan dikeluarkan dari satu pintu yaitu BPMPP,” jelas Bupati.

Prestasi Bupati Banyumas yang memperoleh Piala Citra Bhakti Abdi Negara dari Presiden juga memacu semangat dan motivasi jajaran BPMPP yang dipimpin oleh Drs. Suroso untuk bisa berprestasi di tingkat Nasional. Apalagi adanya dukungan dari instansi lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sangat membantu dalam mempersiapkan penilaian Tim Pusat/Nasional.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas melalui Kabag Organisasi Setda, Drs. Nooryono, M.M. menambahkan, ”Sebenarnya awal dari upaya reformasi birokrasi bidang pelayanan di Kabupaten Banyumas bisa dilihat jauh sebelum tahun 2010 ini, yaitu pada tahun 1995 semasa persiapan otonomi daerah dengan telah dibentuknya KPPSA (Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap). Sehingga kami optimis akan hasil terbaik yang bisa diraih BPMPP di tingkat nasional.”